Selasa, 07 Juni 2016

Ada Apa Dengan PerDa di Indonesia?


PerDa alias Peraturan Daerah yang kini ada di beberapa daerah dibuat untuk ditaati.Namun peraturan-peraturan yang dilahirkan di daerah dianggap bermasalah oleh berbagai pihak pemangku kepentingan,baik itu pemerintah,masyarakat maupun pelaku usaha.Dalam hal ini pemerintah daerah yang mengatur semua kegiatan kedaerahan dan menambah pasal-pasal  yang sesungguhnya tidak perlu.Akibatnya,iklim investasi tidak berjalan dengan baik dan pendapatan daerahpun berkurang karena Peraturan Daerah yang dibuat tidak sederhana alias berbelit-belit.Peraturan-peraturan yang sekarang ini dianggap tidak mendukung iklim investasi di Indonesia.Dalam kajian Kemeterian Dalam Negeri (Kemendagri) ada  3266 perda bermasalah yang menghambat investasi dan pembangunan.Untuk itu pemerintah melalui Presiden memintasegera menghapus semua perda bermasalah tersebut hingga akhir Juli mendatang
Perbincangan tentang Perda bermasalah disampaikan oleh Supratman Andi Agtas 
( Komisi III DPR-RI ) dalam acara Bincang Media,"Meninjau Perda Inkonstitusional Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik" dikesempatan Minggu 5 Juni 2016,bertempat di Bumbu Desa,Cikini Jakarta.
Acara yang dipandu oleh moderator Mustakim juga menghadirkan pembicara yang berkompeten di bidangnya seperti Widodo Sigit Pudjianto ( Kementerian Dalam Negeri ),Robert Endi Jaweng ( Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah),Arteri Dahlan (Komisi Ii DPR-RI) dan Gautama Adi Kusuma (Pengamat Kebijakan Publik)

"Ada sekitar 98 Undang-undang yang ada sekarang ini punya potensi bermasalah di pemerintahan.Mengapa demikian?karena pemerintah belum focus dalam membuat Undang-undang",ujar Supratman  bersemangat
"Saran saya kepada presiden jangan Perda yang terlebih dahulu ditertibkan tetapi undang-undang yang selama ini banyak aturannya.Seperti Undang-Undang Mineral dan Batubara.Nah,kenyataannya sudah dilarang eksport mateial namun keputusan menteri boleh.Ini'kan sangat bertentangan.Pemerintah pusat tidak pernah konsisten dan  frame yang tidak jelas.Jadi sekarang Undang-undang yang dibawahnya dibereskan dulu dan ditangani secara konferensif.Kewajiban pemerintah pusat untuk tambal sulam kalau ada masalah dan ada kajian yang mensikronkan",ucap Supratman secara detail
Ekonomi memerlukan kejelasan peraturan (regulasi) agar bisa berjalan.Pelaku usaha memerlukan adanya rambu'-rambu   peraturan yang jelas untuk memberi kepastian dalam berusaha.
Sebagai contoh peraturan perburuhan yang terlalu berlebihan dianggap membuat ekonomi manufacturing India kalah kompetitif dari tahun 1960an sampai dengan awal 2000an ( sebagai perbandingan,India memiliki pertumbuhan ekonomi manufacturing sekitar 3,3% sementara Indonesia dan Malaysia sebesar 8-26% )
Banyak perda dibuat dengan motivasi jangka pendek untuk menambah pendapatan asli daerah.Namun penambahan ini justru mengurangi kegiatan usaha pada jangka panjang.Selain dimensi ekonomi yang harus dipertimbangkan kembali oleh pemerintah masalah perimbangan kekuasaan pusat dan daerah.Perda-perda yang bermasalah ini memperlihatkan ketidaksinkronan proses pembuatan peraturan di Indonesia.Ketiadaan koordinasi dan sinergi menjadi penghalang proses pembangunan yang lebih efektif dan akhirnya tidak efisien karena harus mengalokasikan sumber daya untuk melakukan pembatalan perda-perda tersebut
Kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh sehatnya pertumbuhan dunia usaha.Karena perda menjadi acuan utama setiap investor untuk berinvestasi.Karena itu melalui Forum Alumni Aktivis Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (FAA PPMI)  mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan strategis yang efisien dan mampu memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha dan masyarakat tanpa mengabaikan otonomi daerah.Semoga saja di akhir Juli ini perda-perda bermasalah sudah dihapus dan roda ekonomi kembali bergairah dengan datangnya investor baru (D/s)

2 komentar:

  1. Ya, terkadang Perda itu seperti buah simalakama. Ada juga yg buat demi kepentingan sendiri. Ada juga yg menyusahkan investor masuk, ada juga yg siapa saja bebas bangun usaha yg penting ada duit :D

    BalasHapus
  2. Setuju bu,maju kena mundurpun kena ya.Yang penting dalam hal ini ada ketegasan dari pemerintah yang berwenang agar ekonomi lancar dan tidak ada pihak yang dirugikan

    BalasHapus